NABIRE, WAGADEI – Pemerintah Provinsi Papua Tengah secara resmi menggelar kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Forum Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Kegiatan tersebut dibuka oleh Penjabat Sekretaris Daerah, Silwanus Soemoele, yang mewakili Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa, bertempat di Gedung LPP RRI Nabire, Selasa, (07/04/2026).
Dalam sambutannya, Silwanus Soemoele menegaskan bahwa forum perangkat daerah merupakan tahapan penting dalam proses perencanaan pembangunan, yang tidak sekadar menjadi agenda rutin tahunan, tetapi juga momentum strategis dalam menentukan arah pembangunan yang terintegrasi, terukur, dan berdampak nyata bagi masyarakat.
“Forum ini menjadi ruang untuk memastikan bahwa seluruh program pembangunan benar-benar disusun secara matang dan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat Papua Tengah,” ujarnya.
Mengusung tema “Penguatan Ekonomi Lokal dan Daya Saing Daerah Berbasis Potensi Wilayah,” Pemerintah Provinsi Papua Tengah menekankan bahwa arah pembangunan ke depan harus bertumpu pada potensi unggulan daerah, baik dari sektor sumber daya alam, kearifan lokal, maupun kekuatan sosial budaya masyarakat.
Selain itu, pembangunan diharapkan mampu menggerakkan perekonomian lokal sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, sekaligus meningkatkan daya saing Papua Tengah di tingkat nasional.
Dalam kesempatan tersebut, Silwanus juga mengakui masih adanya sejumlah tantangan pembangunan di Papua Tengah, di antaranya keterbatasan infrastruktur dasar, kesenjangan antarwilayah, tingkat kesejahteraan masyarakat yang masih perlu ditingkatkan, serta keterbatasan kapasitas fiskal daerah.
Meski demikian, ia optimistis bahwa berbagai potensi yang dimiliki Papua Tengah, termasuk kekayaan sumber daya alam dan peluang ekonomi lokal, dapat dimaksimalkan melalui sinergi yang kuat antara pemerintah dan masyarakat.
Mewakili Gubernur, ia juga menyampaikan sejumlah arahan penting kepada seluruh peserta forum, antara lain agar program pembangunan berorientasi pada hasil (outcome), bukan sekadar penyerapan anggaran, serta disusun berdasarkan data yang akurat dan terukur.
Selain itu, diperlukan sinkronisasi yang kuat antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, mendorong inovasi daerah dalam peningkatan pelayanan publik, serta memastikan setiap kebijakan memberikan dampak langsung terhadap peningkatan ekonomi masyarakat.
Melalui pelaksanaan FGD ini, diharapkan dapat dihasilkan rumusan program dan kegiatan yang selaras dengan prioritas pembangunan daerah, khususnya dalam mendukung penguatan ekonomi lokal dan peningkatan daya saing daerah.
“Partisipasi aktif seluruh peserta sangat penting agar forum ini tidak hanya menghasilkan dokumen, tetapi juga komitmen bersama dalam membangun Papua Tengah yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera,” katanya. (*)
