Nabire, WAGADEI – Pemerintah Provinsi Papua Tengah mengawali aktivitas kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Papua Tengah dengan menggelar ibadah syukur di kantor baru DP3AKB yang berlokasi di Jalan Merdeka, Kelurahan Karang Mulia, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Selasa, (3/2/2026).
Ibadah syukur tersebut dirangkaikan dengan penyerahan kunci kantor dari Badan Pekerja Klasis KINGMI, sebagai simbol dimulainya pelayanan DP3AKB di gedung baru. Momentum ini menjadi sarana spiritual untuk menata niat, memperkuat komitmen, serta menyelaraskan langkah seluruh jajaran DP3AKB dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Papua Tengah, khususnya perempuan, anak, dan keluarga.
Sambutan Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, yang dibacakan oleh Staf Ahli II Pemerintah Provinsi Papua Tengah, Herman Kayame, menegaskan bahwa DP3AKB memegang peran strategis dalam pembangunan daerah. Menurut Gubernur, masa depan Papua Tengah sangat ditentukan oleh bagaimana pemerintah memuliakan perempuan, melindungi anak-anak, serta membangun keluarga yang kuat dan sejahtera.
“Dari keluargalah nilai, karakter, dan kualitas sumber daya manusia Papua Tengah dibentuk. Karena itu, DP3AKB menjadi benteng pertahanan bagi kelompok masyarakat yang paling rentan,” ujar Gubernur dalam sambutannya.
Gubernur juga menyampaikan ucapan selamat mengawali aktivitas kerja kepada seluruh jajaran DP3AKB Provinsi Papua Tengah. Ia berharap semangat baru yang diawali dengan ibadah syukur ini dapat menjadi energi positif untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Lebih lanjut ditegaskan, seluruh program DP3AKB harus selaras dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah, yakni “Mewujudkan Papua Tengah Emas, Adil, Berdaya Saing, Bermartabat, Harmonis, Maju, dan Berkelanjutan.” Untuk itu, DP3AKB diharapkan fokus pada perlindungan perempuan dan anak, pemberdayaan perempuan, penguatan keluarga, serta pengelolaan data yang akurat dan berkelanjutan.
Selain itu, Gubernur menekankan pentingnya menjawab persoalan nyata di masyarakat, seperti kekerasan dalam rumah tangga, pemenuhan hak anak, ancaman sosial terhadap generasi muda, serta hambatan budaya yang membatasi peran perempuan dalam pembangunan.
DP3AKB juga diminta memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk TP-PKK, Dharma Wanita, organisasi perempuan, dan elemen masyarakat lainnya, guna memperluas jangkauan layanan perlindungan dan pemberdayaan hingga ke tingkat keluarga.
Menutup sambutannya, Gubernur mengajak seluruh jajaran DP3AKB untuk bekerja dengan hati, integritas, dan visi jangka panjang agar setiap program benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat, khususnya kelompok rentan.
“Ketika perempuan diberdayakan, anak-anak dilindungi, dan keluarga diperkuat, maka kita sedang membangun Papua Tengah yang lebih adil, berdaya, dan bermartabat bagi generasi sekarang dan yang akan datang,” pungkasnya. (*)
