Nabire, (WAGADEI) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Intan Jaya telah menutup kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Intan Jaya Tahun 2023 yang digelar selama dua hari (28 – 29 Maret 2023) di aula Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D) Kabupaten Intan Jaya.
Kegiatan Musrenbang itu diusung thema Peningkatan Stabilitas Sosial dan Perekonomian Masyarakat Berbasis Kearifkan Lokal ini melibatkan seluruh Dinas dan Badan yang ada di lingkungan Pemkab Intan Jaya.
Musrenbang tahun 2023 ini merupakan yang pertama kali digelar di Sugapa karena beberapa tahun belakangan Musrenbang selalu digelar di Nabire karena kondisi keamanan daerah yang kurang kondusif.
Pj Bupati Intan Jaya, Apolos Bagau melalui sambutan yang dibacakan oleh Sekda Intan Jaya, Asir Mirip mengungkapkan, hasil musrenbang 2023 terdapat usulan program sebanyak 144 dan usulan keiatan sebanyak 417.
“Detailnya, usulan program bidang sosial budaya sebanyak 96 program dan 229 kegiatan, bidang ekonomi sebanyak 28 prorgam dan 84 kegiatan, bidang Fispra sebanyak 20 program dan 104 kegiatan. Sehingga menghasilkan usulan program sebanyak 144 dan usulan kegiatan sebanyak 417,” ungkap Sekda, Asir Mirip saat membacakan rekapan hasil musrenbang kabupaten Intan Jaya tahun 2023.
Musrenbang ini dihadiri oleh Wakil Ketua I DPRD Intan Jaya, Ketua Kejari Nabire, Ketua Pengadilan Negeri Nabire, Kapolres Intan Jaya, Dandim Nabire, Tim asistensi Bandan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Papua Tengah, Kepala Pertanahan Kabupaten Paniai, Kepala Kantor Agama Kabupaten Intan Jaya, Kepala BPS Paniai, Kepala Unit Layanan Udara Bilorai, Kepala BPJS Perwakilan Intan Jaya, Pimpinan Bank Papuan Cabang Nabire, Sekda dan Para Asisten Bupati Intan Jaya, Ketua KPU dan Ketua Bawaslu Intan Jaya, Staf Ahli dan Staf Khusus Bupati, Kepala-kepala OPD, Kepala-kepala Distrik, KAPP Intan Jaya, KONI Intan Jaya, KNPI Intan Jaya, PMI Intan Jaya, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh agama dan tokoh pemuda di Kabupaten Intan Jaya.
Pj Bupati Kabupaten Intan Jaya, Apolos Bagau saat menutup kegiatan musrenbang menegaskan kepada seluruh kepala OPD mengusulkan program dengan mengacu pada prioritas pembangunan dan fokus utama pembangunan daerah kabupaten Intan Jaya, Nasional dan provinsi Papua Tengah.
“Pada kesempatan ini saya mau tegaskan bahwa kita harus membuat dan usulkan program serta kegiatan yang dapat menyentuh masyarakat, memberikan manfaat bagi masyarakat dan pemerintah. Karena kalau kita tidak mengacuh pada prioritas pembangunan nasional, provinsi Papua Tengah dan kabupaten, maka program dan kegiatan yang kita usulkan tidak bermanfaat dan mubasir,” katanya kepada seluruh kepala OPD yang hadir dalam kegiatan musrenbang tingkat kabupaten di Sugapa.
Ia juga menekankan agar bidang asset daerah mendata asset daerah yang sudah tidak ada, agar pemerintah bisa membenahi asset daerah tersebut. “Ada beberapa asset yang pemerintah daerah pernah bangun. Tetapi sudah tidak ada. Maka itu pada kesempatan ini saya minta agar bidang aset mendata fasilitas pemerintah yang sudah tidak ada tersebut,” ujarnya.
Pihaknya juga meminta agar semua kepala OPD mengutamakan pemenuhan infrastruktur dasar terkait akses dalam daerah seperti rumah tinggal (barak) bagi ASN, air bersih, MCK, telekomunikasi, perumahan masyarakat serta transportasi.
“Semua program yang diusulkan harus mengacu pada program prioritas Nasional, Provinsi dan Kabupaten. Supaya program-program itu dapat disinkronkan dan menghasilkan perencanaan pembangunan daerah yang baik,” katanya harap.
Peserta musrenbang telah bekerja keras untuk membahas dan menetapkan program yang akan dituangkan ke dalam dokumen rencana kerja pemerintah daerah kabupaten Intan Jaya tahun 2024.
“Saya percaya bahwa program dan kegiatanyang sudah ditetapkan sudah sinkron dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan Nasional, Provinsi Papua tengah dan Kabupaten Intan Jaya. Dan porgam dan kegiatan yang sudah disusun dan dilaporkan tadi bukanlah jaminan akan terakomodir dalam anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) tahun 2024. Semuanya tergantung pada urgenitas, manfaat, cakupan, tingkat kepatutan, sutuasi dan kondisi daerah serta kemampuan keuangan daerah pada 2024 mendatang,” ungkapnya.
Pj Bupati mengungkapkan, musyawarah perencanaan pembangunan tingkat provinsi Papua tengah akan dilaksanakan pada bulan April di Nabire. Maka itu, lanjut dia, bagi OPD yang mempunyai usulan program dan kegiatan yang pendanaannya bersumber dari DAK, APBN, APBD Provinsi dan Otsus agar dapat mendampingi tim BP4D Intan Jaya pada saat pelaksanaan musrenbangda tingkat provinsi Papua Tengah.
“Saya minta pimpinan-pimpinan OPD harus berjuang agar program dan kegiatan yang diusulkan dapat persetujuan dari provinsi dan kementerian untuk dilaksanakan di kabupaten intan jaya. Saya minta pimpunan OPD jangan hanya mengharapkan dari dana APBD kabupaten Intan Jaya yang tidak seberap itu,” pungkasnya. (*/Adv)
